PRE-TRIAL AGAINST TIPIRING ACCORDING TO POLICE PERKAP ON TRAFFIC TIPIRING HANDLING

Authors

  • Samuel Rado Prakoso Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia
  • Khilmatin Maulida Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i2.7465

Abstract

Traffic violations are one type of crime that is included in the category of minor crimes (Tipiring). Minor crimes are crimes that are light or harmless. This research uses normative legal research. The data used is secondary data, secondary data in this study were collected through document studies (library research). The type of approach used is a statutory approach with analytical descriptive techniques. The results of the study show that the pretrial conducted by motorized vehicle drivers who received a ticket in the context of tipiring, was carried out in stages: submitting an application to the head of the court, the application letter was registered in a pretrial case, the head of the court directly appointed the clerk and judge, the case was examined by a single judge, rules to examine related cases, and judges make decisions no later than 7 days. Law enforcement after the pretrial for traffic violations using the law of rapid examination procedure, which is regulated in Article 211 of the Criminal Procedure Code which states "what is examined according to the examination procedure in this paragraph is a case of certain violations of road traffic laws". In addition, post-trial law enforcement against traffic violations is also regulated in Article 10 paragraph (2) of the Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Acts Investigation also states: "In terms of investigating minor crimes and traffic violations, investigative activities consist of: above: inspection; notify the defendant in writing of the day, date, time and place of the trial; submit files to court; and bring the accused together with the evidence to court.â€

References

Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Djajusman, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung: Seskoak Lembang, 2012).

Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Press, 2014).

F.D, Hobbs, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 1993).

Justika, “Proses Pengajuan Praperadilan yang Benar dan Sesuaiâ€, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 15:49 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kusmagi Marye Agung, Selamat Berkendara Di Jalan Raya, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).

Liputan 6, “Tak Mau Ditilang, Pengendara Motor Ini Ajukan Praperadilanâ€, diakses pada tanggal 29 Juni 2022, Pukul 10:00 WIB.

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Muhammad Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Muhammad Soma, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2013.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008).

Prinst Darwan, Praperadilan Dan Perkembangannya Di Dalam Praktek, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022).

Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, (Yogyakarta: UII Pres, 2013).

Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2014).

Samapto Setio Agus, Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalulintas, Jurnal Manajerial, Vol, 2, No.4, 2013.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet VI, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 2007).

Yasir Arafat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I,II,III,IV, (Jakarta: Permata Press, 2008).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Published

2022-08-31

Citation Check