COMMUNITY PARTICIPATION IN REALIZING DEMOCRATIC ELECTIONS IN PAPUA PROVINCE IN THE PERSPECTIVE OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
DOI:
https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8331Abstract
References
Book:
Budi Suryadi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: 2007.
Henry Campbell Black, Black’s law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing Company, ST. Paul, Minn, 1999.
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Prihatmoko Joko dan Moesafa, Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar,2008.
Ramadhanil Fadli, dkk, Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu Kemitraan Partnership, Jakarta: 2004.
Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Tata Negara di Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
Journal:
Lindo. D, Pemilihan Umum dan Partispasi Politik Masyarakat (studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014), Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum, Vol. 3 No. 2 2016.
Fuad Z, Peran Pemuda Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan Politik Wilayah, Jurnal Ketahanan Nasional Vol XXI. (No. 1) 2015.
Wijanarko, D. S., Eleanora, F. N., Efrianto, G., & Fajarianto, O. (2021). Juridical Analysis of Terrorism Criminal Sanctions in Indonesia (Case Study of Imam Santoso Criminal Acts). LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 1043-1050.
Yolanda, N., & Fajarianto, O. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF CURRENCY AND CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN ON DIVORCE IN MIXED MARRIAGE. Review of International Geographical Education Online, 11(10).
Legistation:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
Peraturan Bawaslu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal HERMENUTIKA, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Swadaya Gunung Jati as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal HERMENEUTIKA, Universitas Swadaya Gunung Jati and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal HERMENEUTIKA are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.