EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI (Studi Kasus pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DIY)
DOI:
https://doi.org/10.33603/publika.v10i1.7183Abstract
Dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta masih belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada terlambatnya pencairan dana Dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi efektifitas alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia, untuk menganalisis apa saja kendala dan hambatan dalam efektivitas alokasi dana Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam efektivitas dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 73.04%, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,88%, angka tersebut masuk dalam kategori cukup efektif karena masih di bawah 80%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Banten sebesar 96.38% dimana angka ini dapat dikategorikan efektif karena sudah di atas 90%. Dari sisi tinjauan teori, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan indicator teori yang telah ditentukan, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas dana dekonsentrasi Kemendagri pada beberapa provinsi yang menjadi objek penelitian
References
Akai, N. and Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States. Journal of Urban Economics, vol.52, pp: 93-108.
Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
Campbel. 1989. Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
Chintia S. Aleng. 2018. Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi Pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. (Universitas Sam Ratulangi: Sulawesi Utara).
Daradjat Kartawidjaja. 2011. Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jakarta: Madani Publishing
Davoodi, D. Zou, H, F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. Journal of Urban Economics
Edy Sutrisno. 2007 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Emmanuel Debrah. 2014. The Politics of Decentralization in Ghana’s Fourth Republic. African Studies Review. Volume 57
Erlina Hartanti. 2010. Alokasi Dana Dekonsentrasi di Indonesia. Depok : Universitas Indonesia.
Gerry Hamdani Putra. 2020. Analisis Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP)
Hasoloan Nadeak. 2012. Studi Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri : Jakarta Pusat.
Huther, J. Shah, A. (1998). Applying a Simple Measure of Good Governance to The Debate on Fiscal Decentralization. Policy Research Working Paper.
Huvat. 2015 “Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu,†E-journal Pemerintahan Integratif
Kusuma, W. D. 2017. Efektifitas Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus. Jakarta
Lisa Maria Dellmuth, Michael F Stoffel. 2012. Distributive politics and intergovernmental transfers: The local allocation of European Union structural funds. European Union Politics Journal
Liu, Zhiqiang. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change.
Mardiasmo. 2017. Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta:Andy
Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
Nurlinda Sari. 2016. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah : Makassar
Pakei, Beni. 2016. Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah). Jayapura: Taushia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK/TP melalui sosialisasi dan bimtek
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Permana, L. H., & Purwanti, E. Y. 2013. Analisis Dana Dekonsentrasi Dan Dana APBD Sektor Pendidikan Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Ekonomics.
Samodra Wibawa. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Solichin Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro
Syafaruddin. 2008. Efektifitas kebijakan pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Syalom K. Runtuwene. 2019. Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. Manado: Universitas Sam Ratulangi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Wahyu Dede Kusuma. 2017. Efektivitas Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran
Wolter and Phillips (1998), Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Empirical Investigationî. Journal of Development Studies 34, 139-148.
Zhang, Thao. Heng-Fu Zou. (2001). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Ilmiah Publika Prodi Administrasi Publik. Universitas Swadaya Gunung Jati as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal Ilmiah Publika, Universitas Swadaya Gunung Jati and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal Ilmiah Publika are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
