PENYELESAIAN SENGKETA OLEH BAWASLU PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon)
DOI:
https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4913Abstract
Kewenangan menyelesaikan sengketa menjadi Kewenangan Bawaslu. Sengketa diajukan oleh calon yang merasa keberatan dengan adanya putusan yang di keluarkan KPU Kota Cirebon. Keputusan KPU yang menjadi sengketa adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai prosedur dalam tahapan penetapan calon tetap anggota DPRD Kota Cirebon. Proses terhadap permohonan sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur, dari mediasi sampai dengan ajudikasi yang akhirnya menghasilkan surat keputusan yang merekomendasikan putusan tersebut pada KPU Kota Cirebon. Keputusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat. Proses sengketa tersebut tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.
References
Buku-Buku:
Andreas Soeroso, 2008, Sosiologi 1. Jakarta: Yudhistira.
Yulianto,. 2019. Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi & Adjudikasi, Pengalaman Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat. Bandung, Bawaslu Jabar,
Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2015,
Peraturan Perundang-undangan
UUD Negara Republik Indonesia
UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
UU No. 18 UU No.18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN).
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) No.18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
Sumber lainnya :
Hasil wawancara dengan: Hasbi, Bagian Komisioner Hukum, Tanggal 20 April 2019, Pukul 10.00WIB.
Diakses dari laman internet: www.bawaslu.go.id/pages/read/tugas–wewenang–dan-kewajiban
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal HERMENUTIKA, Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Swadaya Gunung Jati as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Jurnal HERMENEUTIKA, Universitas Swadaya Gunung Jati and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Jurnal HERMENEUTIKA are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
