PERSEPSI BIROKRAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Abstract

Konperensi bumi di Rio de Janero Brazil, mengisyaratkan bahwa umat manusia di dua dekade ke depan akan dihadapkan pada kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, karena ketersediaan sumberdaya alam yang semakin berkurang.  Sumberdaya alam yang semakin terbatas, yaitu sumberdaya air, sumberdaya pangan dan energi. Kewaspadaan semua pemangku kepentingan, terutama para pelaku pemerintahan harus sudah mulai melakukan penghematan dalam penggunaan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui, seberapa besar persepsi para birorat menyikapi kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. Yakni satu-satunya kabupaten di Jawa Barat  yakni menempatkan semua kebijakan pembangunan dengan mengedepankan pelestarian sumberdaya alam. Pemerintah daerah, ulama, cendekiawan dan  tokoh masyarakat, bersepakat mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan (sustianemble development). 

Penelitian menggunakan metoda survey, pengumpulan data dibantu dengan penyebaran angket dan diolah secara deskriptif kualitatif. Seberapa banyak data yang terkumpul sebagai tanggapan atas kebijakan tersebut akan disajikan secara jelas dalam bentuk tabulasi. Datanya  bersifat ordinal dan untuk kepentingan analisis juga disajikan dalam bentuk interval, guna memudahkan penyampaian hasil.

Hasilnya menunjukan bahwa semua birokrak di Kabupaten Kuningan, memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijaskan pembangunan berkelanjutan. Pemahaman  terhadap pengelolaan kawasan konservasi mengalami peningkatan, perencanaan pembangnan, perijinan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi pada kelestarian lingkungan.  Pengelolaan  kabupaten konservasi, pada umumnya sudah sangat disadari oleh semua pihak dan keterbatasan yang disebabkan oleh tidak memadainya institusi pengelola, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat situasional/kodisioning. Pemahaman birokasi terhadap konsep kabupaten konservasi, masih rendah ditandai dengan terjadinya perubahan fungsi kawasan, klaim yang berujung pada konflik, deforestasi dan degradasi kualitas lingkungan

Kata kunci : Borikrat, pahaman, kebupaten konservasi